Keberadaan suatu Desa pada umumnya mempunyai asal usul atau riwayat yang panjang. Akibatnya sering asal usul tersebut dianggap suatu cerita legenda saja. Terlepas dari anggapan tersebut mengenai keberadaan Desa Selat, yang merupakan hasil pemecahan/pemekaran Desa Susut mempunyai riwayat perjalanan sebagai berikut Usulan Pemekaran Desa diawali dengan rapat BPD desa Susut yang diketuai oleh I Made Ridjasa BA mengadakan rapat pada tanggal 8 Desember 2003 tentang usulan pemecehan Desa Susut dan Desa Selat.     ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa pengiangan. ...

Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya. Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet masalah konkret (kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketergantungan) yang melekat ...

Landmark baru telah berdiri di Jakarta. Sebuah gedung tinggi nan megah di pusat Ibukota. Bukan sebuah mal melainkan sebuah perpustakaan dengan label Tertinggi di dunia. Tak kurang, Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Anwar Sanusi pun menyatakan kebanggaannya dengan ikon baru Indonesia itu.  “Saya betul-betul merasa bangga, masuk ke sebuah gedung megah yang tertata dengan baik dan ini bukan mal atau pusat perbelanjaan, melainkan sebuah gedung yang menyimpan ilmu pengetahuan. Pengunjung ...

Latar BelakangUndang-Undang Desa yang baru mengamanatkan hak dan kewajiban yang tidak ringan bagi desa. Pasal 67 ayat (1), di dalam undang-undang desa secara substansial menyebutkan bahwa desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa, dan mendapatkan sumber pendapatan. Sementara pada ayat (2), eksplisit disebutkan bahwa kewajiban desa terdiri dari: a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI; b) meningkatkan kualitas ...

STRUKTUR ORGANISASI GSI-B ...

Desa Selat adalah salah satu Desa dari Sembilan Desa yang ada di Kecamata Susut,dan secara Administratif  Desa Selat mempunyai batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Utara                    :  Desa Pengiangan Sebelah Timur                   :  Desa Susut Sebelah Selatan                 ...

   Visi dan Misi Desa Susut  Visi Desa Susut  “Mewujudkan masyarakat Desa Susut yang adil, jujur, dan sejahtera, dengan tetap berusaha mensejajarkan kemampuan diri dengan lingkungan sekitarnya bersama masyarakat serta memperdayakan potensi Desa yang ada” Misi Desa Susut Berdasarkan pertimbangan potensi dominan, permasalahan utama dan kebutuhan desa, maka ditetapkan Misi Desa Susut sebagai berikut : Meningkatkan ketakwaan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dengan berlandaskan konsep Tri Hita Karana. Melaksanakan ...

Susunan Pemerintah Desa ...

STRTUKTUR LINMAS ...

TUGAS  KARANGTARUNA menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya FUNGSI KARANGTAURNA penyelenggara usaha kesejahteraan sosial; penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat; penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan; penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi ...

TUGAS PKK menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan basil Rakerda Kabupaten/Kota; melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang ...